GNB Harus Mampu Hadapi Tantangan Abad ke-21

Menurut Kantor Berita ABNA, "Saya perlu tegaskan bahwa terdapat kebutuhan mendesak bagi Gerakan Non-Blok (GNB) untuk melakukan reformasi internal”, hal ini disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam Sesi Debat Umum KTT GNB pada tanggal 17 September 2016.

Menurut Wapres JK, reformasi dibutuhkan agar GNB siap dalam menghadapi tantangan di abad ke-21. Lebih lanjut Wapres menjelaskan bahwa tantangan utama GNB saat ini bukan lagi perang dingin, namun ketidakmerataan dan kesenjangan pembangunan antar negara GNB, serta konflik internal dan konflik antar anggota GNB.

Menghadapi tantangan yang ada saat ini, Wapres menyampaikan bahwa anggota GNB perlu menegakkan kembali prinsip dan nilai-nilai dasar GNB. Wapres JK menegaskan prinsip dan nilai-nilai tersebut perlu memperhatikan realitas yang ada saat ini. "Prinsip dan nilai-nilai dasar GNB masih sangat relevan dan jika diterapkan secara benar, akan memberikan keberhasilan bagi GNB dalam menghadapi berbagai tantangan di abad ke-21 dan mencapai visinya" ucap Wapres JK.

Wapres JK lebih lanjut menyampaikan bahwa kedepan GNB perlu memberikan fokus kerja samanya terhadap beberapa aspek. Pertama, JK menekankan bahwa kerja sama multilateralisme harus tetap menjadi fokus  GNB. Untuk itu peningkatan kontribusi GNB di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) khususnya dalam mempromosikan penyelesaian sengketa secara damai harus ditingkatkan. Dalam kaitan ini, Wapres JK menyampaikan rencana Indonesia untuk mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap DK-PBB periode 2019-2020.

Kedua, GNB menurut JK harus memperkuat budaya perdamaian global (global culture of peace), khususnya melalui dialog antar peradaban. Ketiga, GNB juga harus memperkuat tata kepemerintahan (good governance) dan demokrasi yang dapat berpengaruh terhadap upaya meminimalkan potensi terorisme, radikalisme dan ekstremisme. Keempat, GNB harus meningkatkan kerja sama pembangunan, khususnya melalui Kerja Sama Selatan-Selatan.  Hal ini penting dalam pencapaian Agenda Pembangunan 2030.

Selain menyampaikan area kerja sama yang harus diberi fokus GNB,  Wakil Presiden JK menyampaikan bahwa dengan 120 negara anggota, mewakili 60 persen dari anggota PBB, GNB memiliki daya tawar (leverage). Hal ini seharusnya memberikan keberhasilan kepada GNB dalam mencapai visinya dan berkontribusi dalam upaya komunitas internasional mengatasi tantangan global.

Wapres JK dalam pidatonya juga menegaskan bahwa GNB masih memiliki hutang kepada warga Palestina yaitu kemerdekaan negaranya. Dalam kaitan ini JK kembali menyerukan kepada anggota GNB untuk memberikan dukungan penuh kepada kemerdekaan Palestina, termasuk melalui dukungannya terhadap proses perdamaian dalam mewujudkan solusi dua negara. Wapres juga menegaskan pentingnya persatuan di Palestina bagi upaya untuk mencapai kemerdekaan.

Dalam pertemuan, 10 negara ASEAN menyampaikan reservasi terhadap 1 para mengenai perkembangan di Asia Tenggara yang dinilai tidak merefleksikan prinsip-prinsip yang dihormati oleh ASEAN dan tidak mencerminkan perkembangan terkini di Asia Tenggara.

Rangkaian KTT GNB ke-17, berlangsung pada tanggal 13-18 September 2016 di Pulau Margarita, Venezuala. Pertemuan tingkat kepala negara dan pemerintahan (KTT) berlangsung pada tanggal 17-18 September 2016 dan dihadiri sejumlah kepala negara dan pemerintahan negara anggota. KTT mengambil tema ¨Peace, Sovereignty and Solidarity for Development¨.